Kedudukan Hukum UKM Selaku Franchisee (Terwaralaba) Dalam Pengaturan Franchise (Waralaba) Di Indonesia
ABSTRAK
Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini begitu pesat berkembang, didukung pula usaha memperluas bisnis kian bervariatif. Salah satu bentuk pengembangan atau upaya memperluas bisnis yaitu dengan menggunakan sistem waralaba (franchising). Pendekatan bisnis melalui sistem waralaba (franchising) merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemberdayaan UKM untuk mengembangkan ekonomi dan usaha UKM di masa mendatang.
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya waralaba (franchise) dalam aspek kontraktual dan teknis prosedural, bagaimana kedudukan franchisee (UKM) dalam kontrak-kontrak standar/baku franchise (waralaba), bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh UKM sebagai franchisee dalam menyelesaikan sengketa yang lahir dari pelaksanaan kontrak franchise (waralaba).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.
Sehubungan dengan perlindungan pengusaha UKM yang diupayakan melalui UU Usaha Kecil, dimana dinyatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk memberdayakan usaha kecil agar dapat bersaing dalam menghadapi era perdagangan bebas. Pemberdayaan UKM ini dilakukan melalui program kemitraan yang disyaratkan bahwa pengaturan tentang kemitraan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. PP Waralaba kurang memperhatikan unsur pembinaan dan pengembangan terhadap UKM bahkan nyaris kurang memberikan perlindungan terhadap UKM. Hal tersebut terlihat dalam pengaturannya yang memaksa UKM untuk dapat membuka beberapa gerai usaha. Adapun apabila ditelaah dari kontrak-kontrak standar/ baku franchise yang ada. Maka dapat di lihat banyak ketimpangan yang terjadi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan franchisor (pewaralaba) di dalam penyusunan kontrak yang lebih dominan sehingga kedudukan franchisee khususnya UKM tidak seimbang dan dirasakan kurang adil. Adapun pengaturan pembuatan perjanjian didasarkan oleh kata sepakat diantara para pihak sesuai pasal 1338, 1320 KUH Perdata, tetapi di dalam praktek di lapangan pengaturan perjanjian lebih didominasi oleh franchisor dan mengesampingkan kepentingan franchise.
Proses penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaannya berdasarkan dalam analisis kontrak dilakukan dengan cara musyawarah atau negosiasi, apabila proses ini tidak berhasiil, maka dapat diupayakan upaya hukum lewat jalur pengadilan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang terjadi di luar Indonesia dilakukan dengan arbitrase.
Kata kunci: Kedudukan Hukum UKM, Pengaturan Franchise
ABSTRACT
Nowadays, business, supported by various attempts to expand it, quickly develops. One of the attempts to expand the business is the system of franchising. Approaching business through franchising system is one of the alternative strategies to empower and economically develop UKM (Small and Medium Scale Business) in the future. Based on the background above, the purpose of this doctrinal study with normative juridical method is to find out how the franchise is regulated in the contractual and procedural aspects, to find out the position of franchisee (UKM) in the franchise standard contract, and to find out the attempt which can be taken by the UKM in its capacity as the franchisee in solving the dispute resulted from the implementation of franchise contract.
The data for this study were base on the secondary data focused on the speculative-theoretical steps such as the law as written in the book and the law as what decided by the judge through judicial process which were then normatively and qualitatively analyzed.
In connection with the protection for the UKM businessmen through the Law on Small Scale Business, it is stated that the government intends to empower small scale businesses in order to be able to compete in facing the era of free trade. This UKM empowerment is implemented through the program of partnership whose regulation will be further regulated in the Government Regulation. In fact, the Government Regulation on UKM pays less attention to the development of and the protection for UKM. It is seen in its regulation that requires UKM to run several shops or business stands. If the available standard franchise contracts are analyzed, many imbalances will be exposed such as the position of franchisor is more dominant than that of franchisee especially UKM that it is felt unfair. Even though Article 1338 and Article 1320 of the Indonesian Civil Code state that the making of contract or agreement is based on the agreement made by the parties involved, but, in practice, the regulation of agreement is more dominated by the franchisor while the interest of franchise is ignored. In the contract or agreement, it is stated that the process of solving the dispute occured is conducted based on deliberations or negotiation, if failes, the dispute will be brought to trial. The solution process of the dispute occured outside of Indonesia is done through arbitratio.
Key words: Legal Position of UKM, Franchise Regulation
BIMBINGAN SKRIPSI TESIS DISERTASI 