Archive for the ‘Disertasi’ Category

  • HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH
  • PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI TENGAH PLURALITAS HUKUM: TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
  • KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS: Studi terhadap Politik Hukum Kedudukan DPRD pada Era Orde Baru dan Era Reformasi serta Implikasinya
  • REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Pendekatan Sosio Politik, Sosio Ekonomi, dan Sosio Kultural Masa Kasultanan, Masa Kemerdekaan, dan Masa Reformasi
  • HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN DAN PERDAGANGAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUWARSA: Suatu Kajian Sosiologi Hukum
  • MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAN PRANATA HUKUM BERBASIS MODAL SOSIAL DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN: STUDI TENTANG PENGELOLAAN MIKROHIDRO BERKELANJUTAN
  • PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP: Socio Legal Studies terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI DI BIDANG PERKEBUNAN
  • POLITIK HUKUM DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
  • ASPEK NON YURIDIS DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM (PIDANA): SUATU KAJIAN GESERAN TEORITIK PARADIGMA ILMU HUKUM
  • REMBUG DESA SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PADA MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI KASUS DI JAWA TENGAH
  • IMPLEMENTASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG STUDI TENTANG MEKANISME CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA
  • KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG MENDAHULUI PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
  • KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE
  • KEPENTINGAN EKONOMI DAN KOMODIFIKASI DALAM HUKUM: Kritik terhadap Produk Legislasi Bidang Sosial-Ekonomi dan Budaya
  • PENYELESAIAN MASALAH DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS CINA: STUDI TENTANG PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI BIDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  • PERSPEKTIF PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DIINDONESIA: STUDI KOMPARASI DENGAN PENGATURAN DI NEGARA MENGANUT COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM
  • ASAS KESALAHAN DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA DPRD PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI APBD
  • KONFLIK PENATAAN DAN PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DALAM SISTEM PERTANAHAN NASIONAL: Studi Kasus Tanah Ulayat di Kabupaten Karo
  • KORPORASI, PAJAK, DAN NEGARA: REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN BERBASIS NILAI KEADILAN
  • PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT: Studi tentang Perjanjian Leasing di Indonesia
  • DISPARITAS GENDER PADA PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERSPERSPEKTIF GENDER
  • POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
  • SANKSI VERBAL: ALTERNATIF JENIS SANKSI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • KONSTRUKSI EFEKTIVITAS HUKUM KEPEGAWAIAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF: Studi Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • PLURALITAS HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: Studi tentang Peraturan Daerah sebagai Supremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  • PEMBERDAYAAN MEDIA MASSA SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA: Pendekatan Sistemik Penanggulangan Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PIDANA
  • Kajian Hermeneutik dalam Konstruksi Transparansi dalam Penyelidikan: Menuju Perwujudan Akuntabilitas Polisi
  • BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SAMIN: Studi tentang Pola Penguasaan Tanah di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
  • ASAS KEADILAN PADA KONTRAK ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DIINDONESIA
  • KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KISAS DAN DIAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBAHARUAN KUHP
  • MENCARI PRINSIP-PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD NEGARA RI 1945
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEBEBASAN BERSERIKAT SERIKAT PEKERJA PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
  • PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN ATAU MEMPERTAHANKAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM MAUPUN ATAS DASAR PERJANJIAN
  • KAJIAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
  • MEMBANGUN KONSEP PENYIDIKAN YANG INTEGRAL: MODEL ALTERNATIVE KEBIJAKAN INTEGRAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DIINDONESIA
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN BERBASIS PADA SISTEM KEARIFAN LOKAL: Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
  • PENATAAN DAERAH OTONOM: Studi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
  • PEMBERDAYAAN HUBUNGAN KERJA BURUH PADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN MELALUI PENGGUNAAN HUKUM BERPERSPEKTIF KEADILAN
  • KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN
  • REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANAINDONESIADALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • IMPLIKASI UU NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR
  • PEMBERDAYAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN PENDEKATAN HUKUM KRITIS
  • REORIENTASI KONSEP HUKUM PIDANAINDONESIADALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI TELEMATIKA
  • REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD NEGARA RI 1945
  • KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA
  • KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
  • HARMONISASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN HUKUM NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK AKIBAT PENERAPAN HUKUM NEGARA DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN BARAT: Dalam Perspektif Politik Hukum
  • ASPEK HUKUM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  • HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH
  • ETIKA BISNIS DALAM KEGIATAN BISNIS PEMASARAN KHUSUSNYA DALAM IKLAN
  • MEMBANGUN HUKUM PERTANAHAN YANG BERKEADILAN: Rekonsolidasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Non-petani di Kabupaten Demak dan Kabupaten Brebes
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
  • PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA BERKAITAN DENGAN HAK BERKELUARGA DALAM PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DAN MASALAH PENGATURANNYA DALAM HUKUM INDONESIA
  • KEDUDUKAN KASULTANAN YOGYAKARTA SEBAGAI SUBYEK HAK ATAS TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)
  • IMPLEMENTASI IDE DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIINDONESIA
  • PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MEMBEBASKAN: Alternatif Pembinaan Berbasis Pemberdayaan
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH DAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
  • ANOMALI PENERAPAN ILMU HUKUM: Studi Socio-Legal Sertifikasi Produk Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
  • PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM YANG BERAT: STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIINDONESIA
  • FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • LEGISLASI TATA RUANG: Studi Sosiologi Hukum terhadap Pergeseran Substansi Kebijakan Penataan Ruang Nasional dalam Regulasi Daerah di KotaSemarang
  • CORPORATE KILLERS: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP MATINYA ORANG
  • KEBIJAKAN (POLICY) JAKSA MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM: Studi terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Umum
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI REPRODUKSI (KLONING)
  • TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA
  • PENGAWASAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PERUMAHAN DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI INDONESIA
  • REFORMASI SISTEM KEBIJAKAN KEPABEANAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HUKUM PADA REFORMASI SISTEM KEBIJAKAN KEPABEANAN INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG KE LUAR NEGERI SESUAI DENGAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA
  • KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA PEMERINTAH DIINDONESIA
  • LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI: ANALISIS INTERAKSI SISTEM POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
  • KONSEPSI HUKUM ISLAM TENTANG MUKALLAF (KECAKAPAN BERTINDAK) DALAM KONSTRUKSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
  • IMPLEMENTASI KONSEP PEMOLISIAN PRE-EMTIP DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI LINGKUNGAN DUNIA USAHA HIBURAN: Studi di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya
  • REKONSTRUKSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA PROSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • TEKS DALAM REALITAS HUKUM: Sintesis Pendekatan Keos dan Hermeneutik Dekonstruksi sebagai Fundasi Kefilsafatan Pengembangan Ilmu Hukum
  • INTERAKSI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA: Studi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Implementasinya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah
  • MODAL SOSIAL DAN KARAKTER HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI: Studi Perbandingan pada Komunitas DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Popinsi Jawa Tengah
  • HUKUM DI ALAM VIRTUAL: Studi tentang Proses Aksi-Interaksi Virtual Community di Cyberspace sebagai Upaya Memformulasikan Cyber Law di Indonesia
  • PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI ATAS TERJADINYA PERUBAHAN KEADAAN PADA PELAKSANAANNYA
  • REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS: Studi terhadap Politik Hukum Kedudukan DPRD pada Era Orde Baru dan Era Reformasi serta Implikasinya
  • REVITALISASI PRAPERADILAN: Studi tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
  • PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS: STUDI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA RI TAHUN 1945
  • PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: Studi Socio-Legal tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik antar Pendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah
  • KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI
  • HUKUM USAHA JASA PENILAI DARI PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • NOTARIS DIINDONESIA: Studi tentang Dunia Notaris di Indonesia
  • KEKERASAN MASSA: STUDI TENTANG PILIHAN-PILIHAN HUKUM DALAM MENGAKOMODASI TINGKAT KERENTANAN DAN PENCIPTAAN KATUP PENGAMAN YANG BERMAKNA SOSIAL HUKUM DI DAERAH SURAKARTA
  • STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM HARTA PENCAHARIAN ISTERI SELAMA DALAM PERKAWINAN: REFORMULASI TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
  • PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: REKONSTRUKSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
  • TANGGUNG JAWAB ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS (TBK) PADA PERUSAHAAN GRUP
  • PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN: Suatu Percobaan Melakukan Dekonstruksi terhadap Doktrin Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)
  • REFLEKSI NILAI-NILAI KAPITALISME DALAM PRAKTIK PERBANKAN NASIONAL DAN REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL YANG BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI BANGSA INDONESIA
  • KEBEBASAN BERSERIKAT DIINDONESIASUATU ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN SISTEM POLITIK TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
  • BUDAYA HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN: Studi Kasus Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Tepian Hutan
  • PERADILAN REKONSILIATIF: Konstruksi Penyelesaian Kasus-kasus Kriminal menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores Nusa Tenggara Timur
  • AKIBAT HUKUM DARI PENYIMPANGAN SISTEM PENGAWASAN PEWARISAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN: Studi Yuridis Normatif Sosiologi
  • DEKONSTRUKSI HAK CIPTA: STUDI TENTANG EVALUASI KONSEP PENGAKUAN HAK DALAM HAK CIPTA
  • FUNGSIONALISASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH: Suatu Kajian terhadap Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
  • ALIH FUNGSI DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH: DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA
  • REKONSTRUKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN: Suatu Analisis Sosio Legal terhadap Peraturan Sektor Perikanan di Kalimantan Barat
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL
  • SISTEM PEMASYARAKATAN: PERGESERAN PARADIGMA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • TINJAUAN POLITIK HUKUM AGRARIA TENTANG PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
  • TRANSFORMASI PECALANG DAN PERGESERAN PERPOLISIAN DI INDONESIA
  • KUHAP SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Suatu Studi terhadap Penyelesaian Kasus Pidana yang Terhambat Justru Disebabkan oleh KUHAP sendiri
  • SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA: Studi tentang Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dari Litigasi ke Non Litigasi oleh DPR/ DPRD
  • TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENERBANGAN DI INDONESIA PADA PENDARATAN DARURAT
  • KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN: Kajian Hukum terhadap Ideologi Harmoni dari Perspektif Gender
  • FUNGSI HUKUM KEPELABUHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
  • KEKERASAN DALAM SUDUT PANDANG PLURALISME HUKUM: Studi Antropologi Hukum terhadap Kekerasan Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Sistem Hutan di Kalimantan Barat
  • KONSTRUKSI SISTEM HUKUM DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DESA BERBASIS SOCIAL CAPITAL
  • HUKUM PENGELOLAAN IRIGASI: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik
  • PILIHAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP: Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Pilihan Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup
  • SISTEM HUKUM” TENTANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN: Suatu Telaah untuk Mobilisasi, Modifikasi dan Reduksi Sistem Hukum tentang Proses Peradilan Pidana pada Kejaksaan Agung
  • CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: Pendekatan Penologis tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan
  • DARI PERADILAN PUPUK BAWANG MENUJU PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA: Studi Sosio-Legal tentang Pergumulan Politik Pelembagaan Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia
  • TRANSPLANTASI HUKUM: AMTARA HARMONISASI DAN POTENSI BENTURAN: Studi Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada Undang-undang Perseroan Terbatas
  • AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN KELUARGA DALAM SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL DI BALI: Kasus di Desa Adat Legian-Kuta-Bali
  • PERUMUSAN FORMULASI TEORITIK SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
  • TANGGUNG GUGAT PRODUSEN MERUPAKAN PERWUJUDAN PERLINGUNGAN KONSUMEN
  • KELUARGA SEJAHTERA: DARI BUDAYA HUKUM KE POLITIK HUKUM: Studi tentang Budaya Hukum Berdasarkan Struktur Sosial Masyarakat Jawa Surakarta untuk Melakukan Rekonstruksi Politik Hukum Keluarga Sejahtera
  • KEMANDIRIAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENUJU SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
  • KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Suatu Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
  • POLITIK HUKUM KELUARGA SEJAHTERA DALAM BUDAYA JAWA: Pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1992 sebagai Sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera di Surakarta
  • “MAKNA SOSIAL HUKUM” PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: Motif Warga Masyarakat Memilih atau Tidak Memilih Pengadilan sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Tanah
  • PILIHAN FORUM UNTUK PENEGAKAN KEADILAN
  • HUKUM TANAH NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
  • TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT: Studi Interaksi Dokter, Pasien dan Rumah Sakit di Semarang
  • Hak-hak Keagrariaan Adat dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi: Kasus eks Marga Benakat Muara Enim Sumatera Selatan
  • MEMBANGUN PARADIGMA NON-LITIGASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: SUATU STUDI TENTANG PEMBANGUNAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAUAN SENGKETA BISNIS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • INDUSTRIALISASI DAN IMPLEMENTASI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH: Analisis tentang Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Wilayah Sekitar Industri di KabupatenSemarang
  • MAKNA HUKUM DALAM PENGELOLAAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS): Studi tentang Pengelolaan Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta TNI-POLRI di Jawa Timur
  • DIALOG HUKUM DAN KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA: STUDI TENTANG PUTUSAN PERADILAN PIDANA DALAM KASUS PIDANA POLITIK MASA ORDE BARU
  • PEMBERDAYAAN PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJAINDONESIA(TKI) KE LUAR NEGERI YANG TIDAK TERDIDIK (UNSKILLED)
  • TINJU BESI SARUNG TANGAN BELUDRU: SUATU STUDI KASUS TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PARAMILITERISME DALAM PERPOLISIAN PENGENDALIAN MASSA DI TIGA KOTA
  • HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR: Studi terhadap Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Trenggalek serta Kota Surabaya dan Kediri
  • POLITISASI HUKUM MEDIA DALAM PRAKTEK NEGARA KEKUASAAN: STUDI KASUS PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN
  • KAPITALISME, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KAJIAN STUDI HUKUM KRITIS
  • KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN: Suatu Studi Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia
  • HUKUM BERKEADILAN JENDER AKSI INTERAKSI KELOMPOK BURUH PEREMPUAN SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN DALAM PERUBAHAN SOSIAL
  • ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DIINDONESIA
  • KEBIJAKAN IBRD DAN IMF KHUSUSNYA MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERMBERIAN BANTUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP ┬áPEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DI BIDANG EKONOMI
  • KONFIGURASI PEMILAHAN SOSIAL “PRI-NONPRI”, KONFLIK-KONFLIK SOSIAL, DAN KEBIJAKAN ASIMILASI: Telaah tentang Kekerasan Kolektif dalam Bentuk Kerusuhan Massal yang Menimpa Kolektivitas Tionghoa di Surakarta pada Tanggal 14-15 Mei 1998
  • POLITIK KRIMINAL DI BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
  • TEORISASI HUKUM DI INDONESIA: Suatu Penjelajahan dalam Dunia Teori Dewasa ini
  • KECOCOKAN CLASS ACTIONS DENGAN SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA
  • HUKUM NASIONAL DALAM KOMUNITAS SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN: Studi tentang Keterasingan Subkultur Pedagang Kakilima dalam Perencanaan dan Pendayagunaan Hukum
  • PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH MPR: Suatu Studi Teoritis dan Yuridis tentang Hubungan Dialektik antara Azas Kedaulatan Rakyat dengan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum
  • “REINTEGRATIVE SHAMING” SEBAGAI SARANA NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN USIA MUDA: Studi Perilaku Delinkuensi Anak dan Penanggulangannya di Jawa Tengah
  • PENETAPAN SANKSI DAN TINDAKAN: IDE DASAR DAN PENJABARANNYA PADA TAHAP KEBIJAKAN LEGISLASI
  • HUKUM NASIONAL DALAM MASYARAKAT LOKAL: Suatu Analisis Budaya tentang Ketakfungsian Hukum Nasional dalam Dunia Kehidupan Lokal di Sabu
  • PPAT-NOTARIS SEBAGAI AKTOR: Suatu Tinjauan tentang Tindakannya dalam Menangani Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik: Studi Kasus di Bekas KaresidenanSemarang
  • POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH MENUJU PENGATURAN HUKUM YANG BERORIENTASI KEBERLANJUTAN EKOLOGI
  • KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERIAN MAAF DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI SISTEM PERADILAN PIDANA DIINDONESIA
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN BERBASIS PADA SISTEM KEARIFAN LOKAL: Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan
  • PENYELESAIAN MASALAH DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS CINA: STUDI TENTANG PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI BIDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEBEBASAN BERSERIKAT MELALUI SERIKAT PEKERJA PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
  • PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT: Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
  • IDE KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA
  • KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN PRA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA
  • PEMBERDAYAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANTIKORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF
  • REKONSTRUKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU KEBERLANJUTAN EKOLOGI
  • PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT: Studi tentang Perjanjian Leasing di Indonesia
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
  • REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA: Studi Perbandingan Perlindungan Program Komputer di Negara Maju dan Negara Berkembang
  • PENETAPAN GARIS BATAS ZONA MARITIM INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN SELAT MALAKA
  • HARMONISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI: STUDI DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
  • REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM HAKIM BERBASIS HUKUM PROGRESIF: Studi Hermeneutik Hukum terhadap Pembuatan Putusan Kasus-kasus Korupsi
  • SANKSI VERBAL: Alternatif Jenis Sanksi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
  • BUDAYA EKONOMI HUKUM HAKIM: Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju
  • PEMBERDAYAAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM BERPERSPEKTIF KEADILAN
  • REKONSEPTUALISASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI TELEMATIKA
  • INKONSISTENSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
  • REFORMULASI PENYELESAIAN NONLITIGASI SENGKETA HAK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  • KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI
  • PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT: STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA
  • ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN TERPIDANA YANG MEMBERDAYAKAN
  • IMPLEMENTASI IDE DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
  • KONSTRUKSI PEMAKNAAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN OLEH POLISI: Kajian Hermeneutik guna Perwujudan Akuntabilitas Polisi
  • POLITISASI HUKUM MEDIA DALAM PRAKTEK NEGARA KEKUASAAN: STUDI KASUS PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Tinjauan Kritis Yuridis, Sosiologis-Humanis Partisipatoris terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  • SENGKETA DI PASAR TRADISIONAL: Studi Antropologi Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Jual Beli antara Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas
  • KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas’uliyyat dalam Legislasi Hukum
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI REPRODUKSI: KLONING
  • KRIMINALISASI DAN PENALISASI DALAM RANGKA FUNGSIONALISASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI
  • MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE: Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia
  • PEMBERDAYAAN HUKUM OTONOMI DAERAH DAN POTENSI WILAYAH: STUDI TENTANG KEMUNGKINAN TERBENTUKNYA PROVINSI SURAKARTA
  • TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA
  • KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA
  • LEGISLASI PENATAAN RUANG: Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang
  • REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK: Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik antar Pendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)
  • MENATA KEMBALI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
  • LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI: ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
  • PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN MELALUI CARA NON-LITIGASI: Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM TENTANG HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air
  • KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI
  • CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: Pendekatan Penologis tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
  • PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DALAM HUKUM TANAH NASIONAL: Ditinjau dari Sudut Pandang Talcott Parson Berdasarkan Hasil Faktor Dominan yang Mempengaruhi Hukum Tanah Nasional
  • REKONSTRUKSI REZIM PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA PROSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • HUKUM USAHA JASA PENILAI DARI PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • IMPLEMENTASI KONSEP POLRI PRE-EMPTIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI LINGKUNGAN DUNIA USAHA HIBURAN: Studi di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya
  • KINERJA NOTARIS INDONESIA: Studi tentang Malapraktik dan Akta Berpotensi Konflik
  • MODAL SOSIAL DAN KARAKTER HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI: Studi Perbandingan pada Komunitas DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Propinsi Jawa Tengah
  • MEMBANGUN MODEL INFORMED CONSENT BERDASAR BUDAYA HUKUM DI INDONESIA: Studi Interaksi Pasien dan Dokter di Rumah Sakit
  • REKONSTRUKSI BIROKRASI KEJAKSAAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF: STUDI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • KORELASI KORUPSI POLITIK DENGAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DI NEGARA MODERN: TELAAH TENTANG PRAKTEK KORUPSI POLITIK DAN PENANGGULANGANNYA
  • REEVALUASI DAN REORIENTASI SISTEM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN: STUDI PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN BLBI OLEH KEJAKSAAN AGUNG
  • TRANSFORMASI PACALANG DAN PERGESERAN PERPOLISIAN DI INDONESIA
  • SISTEM PEMASYARAKATAN: PERGESERAN PARADIGMA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • KEKERASAN KOLEKTIF DI SURAKARTA: Analisis Kriminologi dan Tektonik Lempeng terhadap Kerusuhan 14 Mei 1998
  • SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIADALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM: Membangun Sistem Perbankan Nasional Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah
  • KEARIFAN LOKAL MASYARAKATBALIDALAM PEMBANGUNAN HUKUM PARIWISATA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PERDAGANGAN JASA
  • HAK-HAK KEAGRARIAAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI: Kasus Eks Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN: Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa
  • PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET
  • FUNGSI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PESISIR
  • PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA
  • REORIENTASI TERHADAP TANAH SEBAGAI OBJEK INVESTASI
  • OTONOMI DESA BERBASIS MODAL SOSIAL: Perspektif Socio-Legal
  • PERADILAN REKONSILIATIF: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores – Nusa Tenggara Timur
  • ANALISIS SOSIO-YURIDIS TENTANG PENGARUH PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH OBJEK LAND REFORM TERHADAP KEMISKINAN PETANI DI KABUPATEN PACITAN
  • HUKUM DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI JAWA TENGAH: Konstruksi Hukum yang Diimplementasikan dalam Pelayanan Para Dokter Rumah Sakit yang Melakukan Tindakan Pembedahan
  • KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN: Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai Perwujudan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
  • PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: Kasus Undang-undang Desain Industri pada Usaha Kecil dan Menengah (Batik dan Perak) di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta
  • HUKUM PENGELOLAAN IRIGASI: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik
  • KEBIJAKAN INTERNATIONAL BANK FOR RECOMENDATION AND DEVELOPMENT (IBRD) DAN INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) KHUSUSNYA MENGENAI PERSYARATAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN/ PINJAMAN KEPADA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG EKONOMI
  • REFUNGSIONALISASI PENGATURAN KEPELABUHAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI NASIONAL
  • HUKUM, BUDAYA DAN PARIWISATA: AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN KELUARGA DALAM SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL DI BALI: Kasus di Kawasan Wisata Desa Adat Legian, Kuta,Bali
  • HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN TANAH DALAM KOSMOLOGI MASYARAKAT OSING: Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi
  • PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG GUGAT PRODUSEN DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
  • MAKNA SOSIAL HUKUM DALAM SISTEM PENGELOLAAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA: Studi tentang Motif “Warga Masyarakat PTS” untuk Memilih Hukum Negara sebagai Sarana untuk Mengembangkan Sistem Pengelolaan Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur
  • DARI PERADILAN “PUPUK BAWANG” MENUJU PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA: Studi Sosio-Legal tentang Pergumulan Politik Pelembagaan Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia
  • PEMBANGUNAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM KONTEKS KONSEP KOTA BERKELANJUTAN: Studi Hukum Penataan Ruang di Kota Surabaya
  • PEMBERDAYAAN PERAN DAN KOMPLEKSITAS INTERAKSI ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
  • PILIHAN FORUM ARBITRASE DALAM SENGKETA KOMERSIAL UNTUK PENEGAKAN KEADILAN
  • HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE: Studi terhadap Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya dan Kota Kediri
  • “PEMBERIAN MALU REINTEGRATIF” SEBAGAI SARANA NONPENAL PENANGGULANGAN PERILAKU DELINKUENSI ANAK: Studi Kasus di Semarang dan Surakarta
  • TINDAKAN POLISI SEBAGAI AGEN HUKUM MENANGANI PENGENDALIAN MASSA: DARI CARA-CARA PARAMILITERISTIK MENUJU CARA-CARA POLISI SIPIL
  • HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
  • PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DIINDONESIA: Studi tentang Proses Terwujudnya Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia
  • Gugatan Kelompok (Class Actions) dalam Tata HukumIndonesia: Studi tentang Transplantasi Gugatan Kelompok dari Tradisi Common Law ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia
  • HUKUM REINTEGRASI SOSIAL: Telaah tentang Kerusuhan Massal yang Menimpa Kolektifitas Tionghoa, Menajamnya Konfigurasi Pemilahan Sosial “Pri-Nonpri” dan Hukum Keadilan Sosial
  • KEBIJAKAN KRIMINAL DI BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
  • PILIHAN HUKUM MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA WARISAN SEBAGAI DAMPAK POLITIK HUKUM NEGARA: Studi di Lima Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
  • HUKUM BERKEADILAN JENDER DALAM AKSI-INTERAKSI KELOMPOK BURUH PEREMPUAN SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN DALAM PERUBAHAN SOSIAL
  • MEMBANGUN PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS/ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • PENETAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya
  • BEBAN BUDAYA LOKAL MENGHADAPI HUKUM NEGARA: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara
  • FUNGSI HUKUM DALAM LINGKUNGAN SOSIAL SEMI-OTONOM: Studi tentang Penggunaan Hukum di Tengah Proses Adaptasi Organisasi Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Semarang,Surakarta, danYogyakarta
  • HUKUM YANG HUMANIS PARTISIPATORIS SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL: Telaah Reflektif terhadap Strategi Komunitas Pedagang Kakilima dalam Menghadapi Hukum Negara melalui Pembentukan “Hukum Informal” di KotaYogyakarta
  • PPAT-NOTARIS: STUDI TENTANG TINDAKANNYA SEBAGAI AGENT DALAM MENANGANI PERJANJIAN HAK ATAS TANAH YANG BERPOTENSI KONFLIK DI BEKAS KARESIDENAN SEMARANG