• HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH
  • PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI TENGAH PLURALITAS HUKUM: TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
  • KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS: Studi terhadap Politik Hukum Kedudukan DPRD pada Era Orde Baru dan Era Reformasi serta Implikasinya
  • REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Pendekatan Sosio Politik, Sosio Ekonomi, dan Sosio Kultural Masa Kasultanan, Masa Kemerdekaan, dan Masa Reformasi
  • HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN DAN PERDAGANGAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUWARSA: Suatu Kajian Sosiologi Hukum
  • MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAN PRANATA HUKUM BERBASIS MODAL SOSIAL DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN: STUDI TENTANG PENGELOLAAN MIKROHIDRO BERKELANJUTAN
  • PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP: Socio Legal Studies terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI DI BIDANG PERKEBUNAN
  • POLITIK HUKUM DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
  • ASPEK NON YURIDIS DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM (PIDANA): SUATU KAJIAN GESERAN TEORITIK PARADIGMA ILMU HUKUM
  • REMBUG DESA SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PADA MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI KASUS DI JAWA TENGAH
  • IMPLEMENTASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG STUDI TENTANG MEKANISME CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA
  • KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG MENDAHULUI PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
  • KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE
  • KEPENTINGAN EKONOMI DAN KOMODIFIKASI DALAM HUKUM: Kritik terhadap Produk Legislasi Bidang Sosial-Ekonomi dan Budaya
  • PENYELESAIAN MASALAH DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS CINA: STUDI TENTANG PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI BIDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  • PERSPEKTIF PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DIINDONESIA: STUDI KOMPARASI DENGAN PENGATURAN DI NEGARA MENGANUT COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM
  • ASAS KESALAHAN DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA DPRD PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI APBD
  • KONFLIK PENATAAN DAN PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DALAM SISTEM PERTANAHAN NASIONAL: Studi Kasus Tanah Ulayat di Kabupaten Karo
  • KORPORASI, PAJAK, DAN NEGARA: REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN BERBASIS NILAI KEADILAN
  • PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT: Studi tentang Perjanjian Leasing di Indonesia
  • DISPARITAS GENDER PADA PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERSPERSPEKTIF GENDER
  • POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
  • SANKSI VERBAL: ALTERNATIF JENIS SANKSI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • KONSTRUKSI EFEKTIVITAS HUKUM KEPEGAWAIAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF: Studi Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • PLURALITAS HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: Studi tentang Peraturan Daerah sebagai Supremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  • PEMBERDAYAAN MEDIA MASSA SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA: Pendekatan Sistemik Penanggulangan Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PIDANA
  • Kajian Hermeneutik dalam Konstruksi Transparansi dalam Penyelidikan: Menuju Perwujudan Akuntabilitas Polisi
  • BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SAMIN: Studi tentang Pola Penguasaan Tanah di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
  • ASAS KEADILAN PADA KONTRAK ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DIINDONESIA
  • KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KISAS DAN DIAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBAHARUAN KUHP
  • MENCARI PRINSIP-PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD NEGARA RI 1945
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEBEBASAN BERSERIKAT SERIKAT PEKERJA PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
  • PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN ATAU MEMPERTAHANKAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM MAUPUN ATAS DASAR PERJANJIAN
  • KAJIAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
  • MEMBANGUN KONSEP PENYIDIKAN YANG INTEGRAL: MODEL ALTERNATIVE KEBIJAKAN INTEGRAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DIINDONESIA
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN BERBASIS PADA SISTEM KEARIFAN LOKAL: Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
  • PENATAAN DAERAH OTONOM: Studi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
  • PEMBERDAYAAN HUBUNGAN KERJA BURUH PADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN MELALUI PENGGUNAAN HUKUM BERPERSPEKTIF KEADILAN
  • KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN
  • REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANAINDONESIADALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • IMPLIKASI UU NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR
  • PEMBERDAYAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN PENDEKATAN HUKUM KRITIS
  • REORIENTASI KONSEP HUKUM PIDANAINDONESIADALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI TELEMATIKA
  • REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD NEGARA RI 1945
  • KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA
  • KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
  • HARMONISASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN HUKUM NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK AKIBAT PENERAPAN HUKUM NEGARA DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN BARAT: Dalam Perspektif Politik Hukum
  • ASPEK HUKUM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  • HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH
  • ETIKA BISNIS DALAM KEGIATAN BISNIS PEMASARAN KHUSUSNYA DALAM IKLAN
  • MEMBANGUN HUKUM PERTANAHAN YANG BERKEADILAN: Rekonsolidasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Non-petani di Kabupaten Demak dan Kabupaten Brebes
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
  • PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA BERKAITAN DENGAN HAK BERKELUARGA DALAM PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DAN MASALAH PENGATURANNYA DALAM HUKUM INDONESIA
  • KEDUDUKAN KASULTANAN YOGYAKARTA SEBAGAI SUBYEK HAK ATAS TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)
  • IMPLEMENTASI IDE DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIINDONESIA
  • PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MEMBEBASKAN: Alternatif Pembinaan Berbasis Pemberdayaan
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH DAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
  • ANOMALI PENERAPAN ILMU HUKUM: Studi Socio-Legal Sertifikasi Produk Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
  • PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM YANG BERAT: STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIINDONESIA
  • FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • LEGISLASI TATA RUANG: Studi Sosiologi Hukum terhadap Pergeseran Substansi Kebijakan Penataan Ruang Nasional dalam Regulasi Daerah di KotaSemarang
  • CORPORATE KILLERS: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP MATINYA ORANG
  • KEBIJAKAN (POLICY) JAKSA MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM: Studi terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Umum
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI REPRODUKSI (KLONING)
  • TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA
  • PENGAWASAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PERUMAHAN DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI INDONESIA
  • REFORMASI SISTEM KEBIJAKAN KEPABEANAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HUKUM PADA REFORMASI SISTEM KEBIJAKAN KEPABEANAN INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG KE LUAR NEGERI SESUAI DENGAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA
  • KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA PEMERINTAH DIINDONESIA
  • LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI: ANALISIS INTERAKSI SISTEM POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
  • KONSEPSI HUKUM ISLAM TENTANG MUKALLAF (KECAKAPAN BERTINDAK) DALAM KONSTRUKSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
  • IMPLEMENTASI KONSEP PEMOLISIAN PRE-EMTIP DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI LINGKUNGAN DUNIA USAHA HIBURAN: Studi di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya
  • REKONSTRUKSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA PROSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • TEKS DALAM REALITAS HUKUM: Sintesis Pendekatan Keos dan Hermeneutik Dekonstruksi sebagai Fundasi Kefilsafatan Pengembangan Ilmu Hukum
  • INTERAKSI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA: Studi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Implementasinya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah
  • MODAL SOSIAL DAN KARAKTER HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI: Studi Perbandingan pada Komunitas DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Popinsi Jawa Tengah
  • HUKUM DI ALAM VIRTUAL: Studi tentang Proses Aksi-Interaksi Virtual Community di Cyberspace sebagai Upaya Memformulasikan Cyber Law di Indonesia
  • PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI ATAS TERJADINYA PERUBAHAN KEADAAN PADA PELAKSANAANNYA
  • REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS: Studi terhadap Politik Hukum Kedudukan DPRD pada Era Orde Baru dan Era Reformasi serta Implikasinya
  • REVITALISASI PRAPERADILAN: Studi tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
  • PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS: STUDI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA RI TAHUN 1945
  • PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: Studi Socio-Legal tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik antar Pendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah
  • KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI
  • HUKUM USAHA JASA PENILAI DARI PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • NOTARIS DIINDONESIA: Studi tentang Dunia Notaris di Indonesia
  • KEKERASAN MASSA: STUDI TENTANG PILIHAN-PILIHAN HUKUM DALAM MENGAKOMODASI TINGKAT KERENTANAN DAN PENCIPTAAN KATUP PENGAMAN YANG BERMAKNA SOSIAL HUKUM DI DAERAH SURAKARTA
  • STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM HARTA PENCAHARIAN ISTERI SELAMA DALAM PERKAWINAN: REFORMULASI TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
  • PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: REKONSTRUKSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
  • TANGGUNG JAWAB ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS (TBK) PADA PERUSAHAAN GRUP
  • PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN: Suatu Percobaan Melakukan Dekonstruksi terhadap Doktrin Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)
  • REFLEKSI NILAI-NILAI KAPITALISME DALAM PRAKTIK PERBANKAN NASIONAL DAN REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL YANG BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI BANGSA INDONESIA
  • KEBEBASAN BERSERIKAT DIINDONESIASUATU ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN SISTEM POLITIK TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
  • BUDAYA HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN: Studi Kasus Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Tepian Hutan
  • PERADILAN REKONSILIATIF: Konstruksi Penyelesaian Kasus-kasus Kriminal menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores Nusa Tenggara Timur
  • AKIBAT HUKUM DARI PENYIMPANGAN SISTEM PENGAWASAN PEWARISAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN: Studi Yuridis Normatif Sosiologi
  • DEKONSTRUKSI HAK CIPTA: STUDI TENTANG EVALUASI KONSEP PENGAKUAN HAK DALAM HAK CIPTA
  • FUNGSIONALISASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH: Suatu Kajian terhadap Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
  • ALIH FUNGSI DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH: DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA
  • REKONSTRUKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN: Suatu Analisis Sosio Legal terhadap Peraturan Sektor Perikanan di Kalimantan Barat
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL
  • SISTEM PEMASYARAKATAN: PERGESERAN PARADIGMA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • TINJAUAN POLITIK HUKUM AGRARIA TENTANG PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
  • TRANSFORMASI PECALANG DAN PERGESERAN PERPOLISIAN DI INDONESIA
  • KUHAP SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Suatu Studi terhadap Penyelesaian Kasus Pidana yang Terhambat Justru Disebabkan oleh KUHAP sendiri
  • SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA: Studi tentang Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dari Litigasi ke Non Litigasi oleh DPR/ DPRD
  • TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENERBANGAN DI INDONESIA PADA PENDARATAN DARURAT
  • KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN: Kajian Hukum terhadap Ideologi Harmoni dari Perspektif Gender
  • FUNGSI HUKUM KEPELABUHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
  • KEKERASAN DALAM SUDUT PANDANG PLURALISME HUKUM: Studi Antropologi Hukum terhadap Kekerasan Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Sistem Hutan di Kalimantan Barat
  • KONSTRUKSI SISTEM HUKUM DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DESA BERBASIS SOCIAL CAPITAL
  • HUKUM PENGELOLAAN IRIGASI: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik
  • PILIHAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP: Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Pilihan Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup
  • SISTEM HUKUM” TENTANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN: Suatu Telaah untuk Mobilisasi, Modifikasi dan Reduksi Sistem Hukum tentang Proses Peradilan Pidana pada Kejaksaan Agung
  • CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: Pendekatan Penologis tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan
  • DARI PERADILAN PUPUK BAWANG MENUJU PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA: Studi Sosio-Legal tentang Pergumulan Politik Pelembagaan Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia
  • TRANSPLANTASI HUKUM: AMTARA HARMONISASI DAN POTENSI BENTURAN: Studi Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada Undang-undang Perseroan Terbatas
  • AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN KELUARGA DALAM SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL DI BALI: Kasus di Desa Adat Legian-Kuta-Bali
  • PERUMUSAN FORMULASI TEORITIK SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
  • TANGGUNG GUGAT PRODUSEN MERUPAKAN PERWUJUDAN PERLINGUNGAN KONSUMEN
  • KELUARGA SEJAHTERA: DARI BUDAYA HUKUM KE POLITIK HUKUM: Studi tentang Budaya Hukum Berdasarkan Struktur Sosial Masyarakat Jawa Surakarta untuk Melakukan Rekonstruksi Politik Hukum Keluarga Sejahtera
  • KEMANDIRIAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENUJU SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
  • KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Suatu Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
  • POLITIK HUKUM KELUARGA SEJAHTERA DALAM BUDAYA JAWA: Pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1992 sebagai Sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera di Surakarta
  • “MAKNA SOSIAL HUKUM” PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: Motif Warga Masyarakat Memilih atau Tidak Memilih Pengadilan sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Tanah
  • PILIHAN FORUM UNTUK PENEGAKAN KEADILAN
  • HUKUM TANAH NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
  • TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT: Studi Interaksi Dokter, Pasien dan Rumah Sakit di Semarang
  • Hak-hak Keagrariaan Adat dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi: Kasus eks Marga Benakat Muara Enim Sumatera Selatan
  • MEMBANGUN PARADIGMA NON-LITIGASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: SUATU STUDI TENTANG PEMBANGUNAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAUAN SENGKETA BISNIS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • INDUSTRIALISASI DAN IMPLEMENTASI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH: Analisis tentang Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Wilayah Sekitar Industri di KabupatenSemarang
  • MAKNA HUKUM DALAM PENGELOLAAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS): Studi tentang Pengelolaan Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta TNI-POLRI di Jawa Timur
  • DIALOG HUKUM DAN KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA: STUDI TENTANG PUTUSAN PERADILAN PIDANA DALAM KASUS PIDANA POLITIK MASA ORDE BARU
  • PEMBERDAYAAN PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJAINDONESIA(TKI) KE LUAR NEGERI YANG TIDAK TERDIDIK (UNSKILLED)
  • TINJU BESI SARUNG TANGAN BELUDRU: SUATU STUDI KASUS TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PARAMILITERISME DALAM PERPOLISIAN PENGENDALIAN MASSA DI TIGA KOTA
  • HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR: Studi terhadap Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Trenggalek serta Kota Surabaya dan Kediri
  • POLITISASI HUKUM MEDIA DALAM PRAKTEK NEGARA KEKUASAAN: STUDI KASUS PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN
  • KAPITALISME, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KAJIAN STUDI HUKUM KRITIS
  • KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN: Suatu Studi Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia
  • HUKUM BERKEADILAN JENDER AKSI INTERAKSI KELOMPOK BURUH PEREMPUAN SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN DALAM PERUBAHAN SOSIAL
  • ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DIINDONESIA
  • KEBIJAKAN IBRD DAN IMF KHUSUSNYA MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERMBERIAN BANTUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP ┬áPEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DI BIDANG EKONOMI
  • KONFIGURASI PEMILAHAN SOSIAL “PRI-NONPRI”, KONFLIK-KONFLIK SOSIAL, DAN KEBIJAKAN ASIMILASI: Telaah tentang Kekerasan Kolektif dalam Bentuk Kerusuhan Massal yang Menimpa Kolektivitas Tionghoa di Surakarta pada Tanggal 14-15 Mei 1998
  • POLITIK KRIMINAL DI BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
  • TEORISASI HUKUM DI INDONESIA: Suatu Penjelajahan dalam Dunia Teori Dewasa ini
  • KECOCOKAN CLASS ACTIONS DENGAN SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA
  • HUKUM NASIONAL DALAM KOMUNITAS SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN: Studi tentang Keterasingan Subkultur Pedagang Kakilima dalam Perencanaan dan Pendayagunaan Hukum
  • PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH MPR: Suatu Studi Teoritis dan Yuridis tentang Hubungan Dialektik antara Azas Kedaulatan Rakyat dengan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum
  • “REINTEGRATIVE SHAMING” SEBAGAI SARANA NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN USIA MUDA: Studi Perilaku Delinkuensi Anak dan Penanggulangannya di Jawa Tengah
  • PENETAPAN SANKSI DAN TINDAKAN: IDE DASAR DAN PENJABARANNYA PADA TAHAP KEBIJAKAN LEGISLASI
  • HUKUM NASIONAL DALAM MASYARAKAT LOKAL: Suatu Analisis Budaya tentang Ketakfungsian Hukum Nasional dalam Dunia Kehidupan Lokal di Sabu
  • PPAT-NOTARIS SEBAGAI AKTOR: Suatu Tinjauan tentang Tindakannya dalam Menangani Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik: Studi Kasus di Bekas KaresidenanSemarang
  • POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH MENUJU PENGATURAN HUKUM YANG BERORIENTASI KEBERLANJUTAN EKOLOGI
  • KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERIAN MAAF DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI SISTEM PERADILAN PIDANA DIINDONESIA
  • HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN BERBASIS PADA SISTEM KEARIFAN LOKAL: Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan
  • PENYELESAIAN MASALAH DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS CINA: STUDI TENTANG PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI BIDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEBEBASAN BERSERIKAT MELALUI SERIKAT PEKERJA PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
  • PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT: Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
  • IDE KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA
  • KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN PRA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA
  • PEMBERDAYAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANTIKORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF
  • REKONSTRUKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU KEBERLANJUTAN EKOLOGI
  • PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT: Studi tentang Perjanjian Leasing di Indonesia
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
  • REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA: Studi Perbandingan Perlindungan Program Komputer di Negara Maju dan Negara Berkembang
  • PENETAPAN GARIS BATAS ZONA MARITIM INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN SELAT MALAKA
  • HARMONISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI: STUDI DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
  • REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM HAKIM BERBASIS HUKUM PROGRESIF: Studi Hermeneutik Hukum terhadap Pembuatan Putusan Kasus-kasus Korupsi
  • SANKSI VERBAL: Alternatif Jenis Sanksi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
  • BUDAYA EKONOMI HUKUM HAKIM: Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju
  • PEMBERDAYAAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM BERPERSPEKTIF KEADILAN
  • REKONSEPTUALISASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI TELEMATIKA
  • INKONSISTENSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
  • REFORMULASI PENYELESAIAN NONLITIGASI SENGKETA HAK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  • KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI
  • PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT: STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA
  • ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN TERPIDANA YANG MEMBERDAYAKAN
  • IMPLEMENTASI IDE DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
  • KONSTRUKSI PEMAKNAAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN OLEH POLISI: Kajian Hermeneutik guna Perwujudan Akuntabilitas Polisi
  • POLITISASI HUKUM MEDIA DALAM PRAKTEK NEGARA KEKUASAAN: STUDI KASUS PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Tinjauan Kritis Yuridis, Sosiologis-Humanis Partisipatoris terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  • SENGKETA DI PASAR TRADISIONAL: Studi Antropologi Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Jual Beli antara Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas
  • KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas’uliyyat dalam Legislasi Hukum
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI REPRODUKSI: KLONING
  • KRIMINALISASI DAN PENALISASI DALAM RANGKA FUNGSIONALISASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI
  • MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE: Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia
  • PEMBERDAYAAN HUKUM OTONOMI DAERAH DAN POTENSI WILAYAH: STUDI TENTANG KEMUNGKINAN TERBENTUKNYA PROVINSI SURAKARTA
  • TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA
  • KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA
  • LEGISLASI PENATAAN RUANG: Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang
  • REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK: Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik antar Pendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)
  • MENATA KEMBALI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
  • LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI: ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
  • PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN MELALUI CARA NON-LITIGASI: Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM TENTANG HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air
  • KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI
  • CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: Pendekatan Penologis tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
  • PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DALAM HUKUM TANAH NASIONAL: Ditinjau dari Sudut Pandang Talcott Parson Berdasarkan Hasil Faktor Dominan yang Mempengaruhi Hukum Tanah Nasional
  • REKONSTRUKSI REZIM PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA PROSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • HUKUM USAHA JASA PENILAI DARI PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • IMPLEMENTASI KONSEP POLRI PRE-EMPTIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI LINGKUNGAN DUNIA USAHA HIBURAN: Studi di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya
  • KINERJA NOTARIS INDONESIA: Studi tentang Malapraktik dan Akta Berpotensi Konflik
  • MODAL SOSIAL DAN KARAKTER HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI: Studi Perbandingan pada Komunitas DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Propinsi Jawa Tengah
  • MEMBANGUN MODEL INFORMED CONSENT BERDASAR BUDAYA HUKUM DI INDONESIA: Studi Interaksi Pasien dan Dokter di Rumah Sakit
  • REKONSTRUKSI BIROKRASI KEJAKSAAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF: STUDI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • KORELASI KORUPSI POLITIK DENGAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DI NEGARA MODERN: TELAAH TENTANG PRAKTEK KORUPSI POLITIK DAN PENANGGULANGANNYA
  • REEVALUASI DAN REORIENTASI SISTEM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN: STUDI PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN BLBI OLEH KEJAKSAAN AGUNG
  • TRANSFORMASI PACALANG DAN PERGESERAN PERPOLISIAN DI INDONESIA
  • SISTEM PEMASYARAKATAN: PERGESERAN PARADIGMA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • KEKERASAN KOLEKTIF DI SURAKARTA: Analisis Kriminologi dan Tektonik Lempeng terhadap Kerusuhan 14 Mei 1998
  • SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIADALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM: Membangun Sistem Perbankan Nasional Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah
  • KEARIFAN LOKAL MASYARAKATBALIDALAM PEMBANGUNAN HUKUM PARIWISATA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PERDAGANGAN JASA
  • HAK-HAK KEAGRARIAAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI: Kasus Eks Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan
  • REKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN: Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa
  • PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET
  • FUNGSI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PESISIR
  • PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA
  • REORIENTASI TERHADAP TANAH SEBAGAI OBJEK INVESTASI
  • OTONOMI DESA BERBASIS MODAL SOSIAL: Perspektif Socio-Legal
  • PERADILAN REKONSILIATIF: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores – Nusa Tenggara Timur
  • ANALISIS SOSIO-YURIDIS TENTANG PENGARUH PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH OBJEK LAND REFORM TERHADAP KEMISKINAN PETANI DI KABUPATEN PACITAN
  • HUKUM DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI JAWA TENGAH: Konstruksi Hukum yang Diimplementasikan dalam Pelayanan Para Dokter Rumah Sakit yang Melakukan Tindakan Pembedahan
  • KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN: Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai Perwujudan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
  • PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: Kasus Undang-undang Desain Industri pada Usaha Kecil dan Menengah (Batik dan Perak) di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta
  • HUKUM PENGELOLAAN IRIGASI: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik
  • KEBIJAKAN INTERNATIONAL BANK FOR RECOMENDATION AND DEVELOPMENT (IBRD) DAN INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) KHUSUSNYA MENGENAI PERSYARATAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN/ PINJAMAN KEPADA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG EKONOMI
  • REFUNGSIONALISASI PENGATURAN KEPELABUHAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI NASIONAL
  • HUKUM, BUDAYA DAN PARIWISATA: AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN KELUARGA DALAM SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL DI BALI: Kasus di Kawasan Wisata Desa Adat Legian, Kuta,Bali
  • HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN TANAH DALAM KOSMOLOGI MASYARAKAT OSING: Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi
  • PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG GUGAT PRODUSEN DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
  • MAKNA SOSIAL HUKUM DALAM SISTEM PENGELOLAAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA: Studi tentang Motif “Warga Masyarakat PTS” untuk Memilih Hukum Negara sebagai Sarana untuk Mengembangkan Sistem Pengelolaan Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur
  • DARI PERADILAN “PUPUK BAWANG” MENUJU PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA: Studi Sosio-Legal tentang Pergumulan Politik Pelembagaan Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia
  • PEMBANGUNAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM KONTEKS KONSEP KOTA BERKELANJUTAN: Studi Hukum Penataan Ruang di Kota Surabaya
  • PEMBERDAYAAN PERAN DAN KOMPLEKSITAS INTERAKSI ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
  • PILIHAN FORUM ARBITRASE DALAM SENGKETA KOMERSIAL UNTUK PENEGAKAN KEADILAN
  • HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE: Studi terhadap Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya dan Kota Kediri
  • “PEMBERIAN MALU REINTEGRATIF” SEBAGAI SARANA NONPENAL PENANGGULANGAN PERILAKU DELINKUENSI ANAK: Studi Kasus di Semarang dan Surakarta
  • TINDAKAN POLISI SEBAGAI AGEN HUKUM MENANGANI PENGENDALIAN MASSA: DARI CARA-CARA PARAMILITERISTIK MENUJU CARA-CARA POLISI SIPIL
  • HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
  • PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DIINDONESIA: Studi tentang Proses Terwujudnya Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia
  • Gugatan Kelompok (Class Actions) dalam Tata HukumIndonesia: Studi tentang Transplantasi Gugatan Kelompok dari Tradisi Common Law ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia
  • HUKUM REINTEGRASI SOSIAL: Telaah tentang Kerusuhan Massal yang Menimpa Kolektifitas Tionghoa, Menajamnya Konfigurasi Pemilahan Sosial “Pri-Nonpri” dan Hukum Keadilan Sosial
  • KEBIJAKAN KRIMINAL DI BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
  • PILIHAN HUKUM MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA WARISAN SEBAGAI DAMPAK POLITIK HUKUM NEGARA: Studi di Lima Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
  • HUKUM BERKEADILAN JENDER DALAM AKSI-INTERAKSI KELOMPOK BURUH PEREMPUAN SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN DALAM PERUBAHAN SOSIAL
  • MEMBANGUN PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS/ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • PENETAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya
  • BEBAN BUDAYA LOKAL MENGHADAPI HUKUM NEGARA: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara
  • FUNGSI HUKUM DALAM LINGKUNGAN SOSIAL SEMI-OTONOM: Studi tentang Penggunaan Hukum di Tengah Proses Adaptasi Organisasi Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Semarang,Surakarta, danYogyakarta
  • HUKUM YANG HUMANIS PARTISIPATORIS SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL: Telaah Reflektif terhadap Strategi Komunitas Pedagang Kakilima dalam Menghadapi Hukum Negara melalui Pembentukan “Hukum Informal” di KotaYogyakarta
  • PPAT-NOTARIS: STUDI TENTANG TINDAKANNYA SEBAGAI AGENT DALAM MENANGANI PERJANJIAN HAK ATAS TANAH YANG BERPOTENSI KONFLIK DI BEKAS KARESIDENAN SEMARANG

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s